 |
| Rusmin Hasan, Direktur LCI |
Maba, abarce - Pertemuan regional Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN - KAHMI) yang digelar di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara (Malut) pada tanggal 23-24 agustus 2024 kemarin rupanya menuai sorotan bagi kalangan literasi yang ada di Malut.
Kegiatan yang melibatkan beberapa beberapa Majelis Wilayah Di timur Indonesia yakni MW KAHMI Maluku Utara, MW- KAHMI Maluku, MW- KAHMI Papua, MW- KAHMI Papua Barat MW - KAHMI Papua Barat Daya, dan Papua Selatan menggagas beberapa agenda salah satunya pengawalan pemerataan pembangunan di Indonesia timur.
Hal ini menjadi support bagi para aktivis literasi salah satunya Lingkar Cita Institut di Kabupaten Halmahera Timur (Haltim).
Direktur LCI Rusmin Hasan menyoroti secara kritis soal pertemuaan regional Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN - KAHMI) itu, Ia menilai bahwa konsolidasi pertemuaan regional KAHMI seharusnya membahas isu geostrategi dari kutub timur, konflik HAM dan kemanusiaan dipapua yang sampai saat ini belum tuntas dan aspek pembangunan dikawasan Indonesia timur yang belum merata yang meliputi kepentingan Maluku Utara, Maluku, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan khususnya.
Ia menilai tujuh poin dari hasil piagam ternate nyaris, nihil dan tidak subtansial Pasalnya, tujuh poin-poin penting hasil piagam ternate yang direkomendasi dalam konsolidasi pertemuaan regional kemarin dikota ternate hanya memuat isu" lokal yang jauh dari kepentingan kawasan kutub timur.
Rusmin yang Juga Alumni Kaders HMI menilai hanya mengakomodir kepentingan Maluku Utara. Padahal yang hadir dalam pertemuaan regional Korps Alumni HMI (KAHMI) bukan hanya Maluku Utara namun ada juga Maluku, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya dan Papua selatan. Namun, nyaris dari tujuh poin penting yang dilahirkan terlihat hanya mengakomodir kepentingan Maluku Utara jauh dari kawasan kutub timur.
Padahal KAHMI memiliki beragam kader yang didalamnya, aktivis dan akademisi potensial beragam disiplin ilmu namun hasil piagam ternate masih jauh dari subtansi kepentingan geostrategis wilayah yang meliputi, Maluku Utara, Maluku, Papua, Papua Barat Daya, dan papua selatan. Sesalnya.
Ia juga menambah, Tujuh Poin Penting Hasil Piagam Ternate sudah harus bicara kepentingan lima kawasan kutub timur bukan lagi bicara Hal yang normatif dan terlihat politis. KAHMI sebagai organisasi besar direpublik ini, sudah harus lebih tajam dan kritis membahas isu isu yang berdampak buat kepentingan akar rumput dan kepentingan geostrategi dikawasan Kutub Timur.
"Saya menilai tujuh poin piagam ternate yang dihasilkan hanyalah kepentingan perseorang tertentuh dan benar-benar jauh dari khitah KAHMI sebagai kader Umat dan bangsa yang sudah segoyginya harus bicara soal kepentingan yang lebih spektakuler dan menyentuh subtansi kepentingan kawasan kutub timur. Sehingga KAHMI Maluku Utara, Maluku, Papua, Papua Barat Daya dan Papua Selatan memiliki Bargaining Power dimata Indonesia sesuai tema pertemuan regional bahwa "KAHMI untuk Indonesia". Tegas Rusmin.(*).